MAKALAH EKONOMI KELAUTAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Indonesia
adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan yang cukup melimpah baik di
darat mupun di laut. Tanahnya yang subur mampu menghasilkan berbagai jenis
tanaman. Rempah-rempah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bumbu tambahan
masakan dan dapat juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan.
Selain
tanahnya yang subur, Indonesia juga memiliki wilayah pesisir dan lautan yang
luas dengan hasil laut yang melimpah. Selain menghasilkan jumlah tangkapan
laut, wilayah pesisir dan laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana
transportasi dan pelabuhan, kawasan industri yang memproduksi hasil laut yang
diolah dengan berbagai jenis oalahan makanan, agribisnis, dan tempat
pariwisata.
Berkaitan
dengan pertumbuhan dan pengembangan sumber daya laut, pemerintah mulai
memperhatikan proses pengembangannya untuk menghindari adanya oknum ataupun
orang-orang yang mencuri kekayaan laut secara besar-besaran. Pemerintah telah
membuat suatu kebijakan yang startegis yaitu menjadikan matra laut sebagai
sektor tersendiri dalam GBHN 1993 yang mempunyai arti 4 strategis dan
antisipatif alasan pokok yaitu:[1] Pertama,
bukti fisik membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas negara kepulauan terbesar
di dunia yang terdiri 17.508 dengan panjang garis pantainya sekitar 81.000 km.
Kedua, ketika meningkatnya kegiatan, jumlah penduduk, dan menipisnya sumber
daya alam, maka sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi
di masa yang akan datang. Ketiga, pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi dari
poros Eropa-Atlantik menjadi poros Asia-Pasifik diikuti dengan perdagangan
bebas sebagai salah satu aset nasional dengan komperatif yang unggul dan dimanfaatkan
secara optimal. Keempat, wilayah pesisir dan lautan merupakan prioritas utama
untuk mengembangkan industri hasil laut, agribisnis, dan pariwisata, dampaknya
terdapat kota di sekitar pesisir dan laut ikutserta dalam mengembangkan
infrastruknya.
Pada
saat ini Indonesia dapat dikatakan belum mampu bersaing dengan negara-negara
lain, meskipun ditinjau dari letak geografisnya lebih luas dibandingkan
negara-negara tetangga. Dalam hal ini diperlukan adanya perhatian khusus untuk
mengembangkan dan meningkatkan kembali sektor ekonomi kelautannya.
Di
sisi lain, Indonesia juga mempunyai pesona alam yang indah, dapat dimanfaatkan
sebagai tempat wisata. Selain untuk digunakan tempat wisata, juga dapat
membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tempat wisata
tersebut. Keindahan alam yang di dunia ini dapat dijadikan sebagai media untuk
menikmati dan mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan
latar belakang di atas, penulis membuat makalah dengan judul “Ekonomi
Kelautan dan Pengembangan Wisata”.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa
yang dimaksud dengan ekonomi kelautan dan pariwisata?
2. Apa
saja ruang lingkup Ekonomi kelautan dan pengembangan Pariwisata?
3. Bagaimana Model pengelolaan Ekonomi Kelautan dan
Periwisata di Indonesia?
4. Bagimana
Potensi dari Laut dan Pariwisata Indonesia?
5. Bagaimana
perkembangan Ekonomi Kelautan di Indonesia dan pariwisata di Indonesia?
6. Bagaimana
Kebijakan dan Strategi pembangunan Wilayah Lautan di Indonesia?
7. Apa
Masalah dan Tantangan Ekonomi kelautan Di Indonesia?
1.3
Tujuan Penulisan
Berdasarkan
rumusan masalah tersebut penulisan makalah ini mempunyai tujuan:
1.
Untuk mengetahui
pengertian dengan ekonomi kelautan dan pariwisata
2.
Untuk mengetahui
apa saja ruang lingkup Ekonomi kelautan dan pengembangan Pariwisata
3.
Untuk mengetahui
bagaimana Model pengelolaan Ekonomi Kelautan dan Periwisata di Indonesia
4.
Untuk mengetahui
Bagimana Potensi dari Laut dan Pariwisata Indonesia.
5.
Untuk mengetahui
Bagaimana perkembangan Ekonomi Kelautan di Indonesia dan pariwisata di
Indonesia.
6.
Untuk mengetahui
Bagaimana Kebijakan dan Strategi pembangunan Wilayah Lautan di Indonesia.
7.
Untuk mengetahui
Apa Masalah dan Tantangan Ekonomi Kelautan Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Ekonomi Kelautan
Ilmu
ekonomi atau ekonomika adalah suatu ilmu yang berkiatan dengan usaha-usaha
manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya alat-alat pemuas kebutuhan
yang langka. Pengertian lain dari ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang
mempelajari tentang cara manusia baik individu maupun sekelompok masyarakat
mengalokasikan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan
manusia.[2]
Pengertian
dari laut adalah sejumlah air asin yang berada dalam wilayah yang luas dan
menggenangi daratan sehingga dapat menghubungkan benua dan pulau. Sedangkan
pengertian dari kelautan adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang
berkaitan dengan laut dan komponen-komponennya.
Ekonomi
kelautan atau ocean economic adalah suatu aktivitas ekonomi yang bergantung atau tidak
lepas pada laut dan segala produk-produknya.[3]
Ekonomi kelautan berasal dari lautan yang sumber dayanya diolah menjadi barang
dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas utama
ekonominya berupa industri eksplisit yang berkaitan dengan kelautan dan secara
parsial yang berkaitan dengan kelautan dengan lokasinya berada di perbatasan
garis pantai.
Menurut
Colgan dalam buku “Ekonomi Kelautan dan Pesisir” menyatakan bahwa antara
ekonomi kelautan dan ekonomi pesisir mempunyai perbedaan akan tetapi mempunyai
keterkaita satu sama lain. ekonomi kelautan adalah suatu aktivitas ekonomi yang
secara langsung maupun tidak langsung yang memanfaatkan hasil laut sebagai
input. Sedangkan ekonomi pesisir adalah semua aktivitas yang berlangsung di
wilayah pesisir.[4] Ditinjau dari letak
geografis, ekonomi kelautan sebagian besar berada di wilayah pesisir dan
sebagian bukan di wilayah pesisir. Sedangkan ekonomi pesisir semua kegiatan
ekonominya berada di wilayah pesisir dengan mempunyai kesempatan kerja yang penuh.
Adapun
batas wilayah lautan yaitu dimulai
dari batas yuridiksi di darat yang
diukur berdasarkan rata-rata pasang tinggi atau rendah sampai pada laut lepas
sejauh klaim negara yang bersangkutan. Konvensi hukum laut PBB 1982 (UNCLOS
1982) Memberikan hukum bagi negara-negara bahwa pantai untuk menentukan batasan
lautan sampai ZEE dan landasan Kontingen. Berdasarkan hal tersebut maka negara
memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona
tersebut. Dalam menentukan zona luar wilayah terdapat dua metode pemilihan
wilayah, antara lain[5] :
1.
Dengan
mengukur sejauh 200 mill laut kea rah laut lepas dimulai dari garis dasar atau
garis pangkal (baseline). Pengukuran garis dasar ini didasarkan pada penarikan
garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau
terluar dari negara yang bersangkutan.
2.
Dengan
menggunakan batas maksimum dari wilayah kontinen. Wilayah benua kontinen ini
terbagi menjadi landas kontinen, Lereng benua, dan pematang benua.
Ekosistem
laut dapat di pandang dari segi Horizontal dan Vertikal. Secara Horizontal,
laut dapat dibagi menjadi dua yaitu laut pesisir atau yang sering disebut
dengan Zona neritik yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas atau
sering disebut dengan lautan zona oseanik. Zonasi perairan laut dapat pula
dilakukan atas dasar factor-faktor fisik
dan penyebaran biota. Seluruh perairan laut yang terbuka disebut dengan daerah
pelagis. Organisme pelagis adalah organisme yang hidup di laut terbuka dan
lepas dari dasar laut.
Pembagian wilayah laut secara vertical dilakukan berdasarkan dengan
intensitas cahaya matahari yang memasuki perairan, yaitu bisa dibagi emnjadi
zona fotik dan zona afotik. Zona fotik adalah bagian perairan laut yang masih
mendapatkan cahaya matahari yang umumnya
berada pada kedalaman 50-150 m. Sedangkan zona afotik adalah zona
perairan laut yang tidak mendapatkan cahaya matahari[6].
Secara Vertikal zona afotik pada kawasan pelagis juga dibagi lagi menjadi
beberapa zona, antara lain :
1.
Zona
mesopelagis, sona ini adalah bagian teratas dari zona afotik sampai pada
kedalaman 700-1000 m atau hingga isotherm 100 C.
2.
Zona
Batipelagis terletak pada daerah yang memiliki suhu berkisar antara 100 -
40 C dengan kedalaman antara 700-1000 dan 2000-4000m
3.
Zona
Abisal pelagis, terletak di atas dataran pasang surut laut smapai kedalaman
6000 m.
4.
Zona
hadal pelagis, Zona ini merupakan perairan terbuka dari palung laut dalam
dengan kedalaman 6000 hingga 10.000 m.
Perairan dangkal atau paparan dan juga perairan laut dalam yang terdapat di Indonesia antara lain
adalah[7] :
1.
Paparan
Sunda
Paparan sunda
merupakan paparan benua yang terluas di dunia yang meliputi luas sekitar 1,8
juta km persegi, menghubungan pulau-pulau jawa, Sumatra dengan daratan asia dan
mencakup laut cina, teluk Thailand, selat malaka dan laut jawa. Paparan sunda
di laut Cina Selatan mempunyai dasar yang raa dengan kedalaman sekitar 40 m du
sebelah pinggir dekat pantai dan semakin ke tengah kedalamannya bertambah
hingga kira-kira 100 m.
2.
Paparan
Sahul
Di dalam
paparan Sahul ini terdapat nama, seperti paparan Arafura yang diberi nama oleh
Krummel (1897), yang merupakan bagian dari tanjung Van Diemen (Australia)
sampai ke Irian dan Paparan Sahul diberi nama oleh Earl (1845) yang terletak
diantara Tanjung Laveque dan Tanjung Van Diemen, sedangkan Paparan di sebelah
baratnya di sebut Paparan Rowley. Luas Paparan sahul ini adalah 1,5 juta km
persegi yang terdiri atas Paparan Arafura 930,000 Km persegi dan Paparan Sahul
serta Paparan Rowley masing-masing 300,000 km Persegi.
3.
Perairan
Laut Dalam Kawasan Timur Indonesia
Perairan laut
dalam kawasan timur Indonesia ini adalah perairan laut dalam yang terletak di
antara paparan Sunda dengan Paparan Sahul.
4.
Samudra
Hindia
Samudra HIndia
ialah Samudra atau perairan yang luat yang terletak dis ebelah barat dan
selatan Sumatra dan jawa
5.
Laut
Andaman
Laut Andaman
adalah laut yang terletak di sebelah utara aceh yang berkedalaman maksimum
4.360 m.
Pariwisata
dapat didefinisikan dengan perjalanan yang dilakukan seseorang dari satu tempat
menuju tempat lain namun bersifat sementara sebagai usaha mencari kebahagiaan
dan keseimbangan dengan lingkungan hidup
dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan juga ilmu.
Yoeti berpendapat bahwa yang disebut
dengan pariwisata adalah apabila memenuhi empat kriteria berikut :
1.
Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain
dan dilakukan si luar kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
2.
Perjalanan yang dilakukan semata-mata adalah untuk
bersenang-senang, bukan mencari nafkah di negara atau kota yang dikunjungi.
3.
Unag yang digunakan untuk belanja oleh wisatawan dibawa dari
negara asalnya, dimana dia bisa tinggal dan berdiam, dan bukan diperoleh dari
negara yang ia kunjungi atau diperoleh dalam perjalanan saat wisata.
4.
Perjalanan yang dilakukan lebih dari 24 jam.
2.2
Ruang Lingkup Ekonomi Kelautan
Pertumbuhan
ekonomi di Indonesia telah berkembang pesat disertai dengan pertumbuhan
penduduknya. Adanya teknologi juga telah membantu dalam menunjang pertumbuhan
ekonominya. Pelaku ekonomi itu sendiri dari tahun ke tahun berusaha untuk
mengembangkan kestabilan ekonominya dengan berbagai inovasinya.
Dalam
setiap subsektor ekonomi membutuhkan ruang lingkup yang jelas karena hal ini
akan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung kontribusi ekonominya, salah
satunya adalah ekonomi kelautan. Menurut istilah ekonomi kelautan merupakan
suatu pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber daya
alam khususnya dalam lingkup kelautan.
Salah
satu pakar yang berasal dari Amerika Serikat telah berusaha mengembangkan
pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Kildow (2009) mengkategorikan lingkup
sektor ekonomi kelautan yaitu:
1. Kontruksi: dalam industri kelautan, desain kontruksinya
berkaitan dengan hal-hal dalam lingkup kelautan.
2. Sumber daya hayati: dalam industri kelautan, mengembangkan
usaha budidaya ikan, penangkapan, pemrosesan atau memproduksi dan pemasaran
makanan yang berasal dari laut.
3. Mineral: dalam industri kelautan berupa batu gamping, pasir,
kerikil, produksi dan eksplorasi minyak dan gas.
4. Pembuatan kapal dan boat: dalam industri kelautan, menyediakan jasa dalam
perbaikan dan pembangunan kapal dan boat.
5. Pariwisata
dan Rekreasi: dalam industri kelautan menyediakan jasa hiburan, rekreasi,
tempat makan, hotel, taman, tour pemandangan air, dan menyediakan alat-alat
olahraga.
6. Transpotasi
laut: dalam industri kelautan dapat berupa transportasi laut dalam, jasa
transportasi laut, perlengkapan navigasi, dan pergudangan.
Berdasarkan letak goegrafisnya,
perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mempunyai letak perbedaan
antara lain:[8]
1. Indonesia
sebagai negara kepulauan, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara
konstinental atau benua.
2. Di
Indonesia mempunyai daerah tropis sehingga mempunyai dua musim yaitu musim
hujan dan musim kemarau oleh karena itu keragaman sumber daya lautnya cukup
tinggi. Sedangkan Amerika Serikat mempunyai
daerah sub-tropis sehingga mempunyai empat musim yaitu musim gugur,
musim semi, musim panas, dan musim dingin oleh karena keragaman sumber daya
lautnya cukup rendah.
3. Indonesia
telah meratifikasi hukum laut Internasional yang menetapkan bahwa suatu
memiliki hak untuk mengelola sumber daya laut yang ada di permukaan, badan air,
dan dasar laut untuk kepentingan kemakmuran masyarakatnya. Sedangkan Amerika
Serikat memiliki pandangan tersendiri berkaitan dengan kelautan. Sampai saat
ini Amerika Serikat tidak bersedia menandatangani dan meratifikasi hukum
Internasional, sehingga suatu negara tidak memiliki hak penuh untuk memenuhi
hasil lautnya.
2.3
Model Pengelolaan Sumber Daya dalam
Ekonomi Kelautan
Dalam suatu negara mempunyai model
pembangunan ekonominya yang berbeda-beda. Dengan menganut sistem demokrasi yang
berkorelasi positif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Hubungan
antara sistem demokrasi dengan ekonomi lautan adalah keduanya sama-sama
memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut untuk kemakmuran rakyatnya.
Damanhuri (2010) dalam buku
“Ekonomi Politik Dan Pembangunan Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan
Negara sedang Berkembang” mengemukakan berkaitan dengan 4 model dalam
pembangunan dunia dengan pembangunan sistem demoktrasi yaitu:
1.
Model Negara Kesejahteraan
Negara-negara yang menggunakan sistem sosialis demokrasi
yaitu Prancis, Spanyol, Jerman, dan Inggris. Ciri-ciri model ini adalah:
a.
Sistem perpajakan progresif dan jaminan
sosial lebih efektif.
b.
Aktor Swasta sebagai agen pertumbuhan
yang efesien.
c.
Serikat buruh menentukan dengan
beriringan sistem demokrasi parlamenter yang efektif.
Di negara-negara ini telah membuktikan
bahwa sumber daya alam yang ada mampu memakmurkan masyarakatnya dan melindungi
lingkungannya dari kerusakan ekologis. Kelembagaan koperasi di negara tersebut
menjadi peran utama dalam ekonomi kelautan dan perikanan.
2.
Model Negara Kemakmuran
Ciri dari model negara kemakmuran adalah:
a.
Negara berperan seacra sentarlisasi
dalam pengambilan keputusan jangka panjang, peningkatan dalam pertumbuhan
ekonomi, terdapat sistem konsensus antara lembaga dan pengembangan teknologi.
b.
Kemitraan swasta dan negara berlangsung
dalam perebutan pasar dunia.
c.
Sistem subsidi yang diberikan kepada
petani dan kelas sosialnya masih cukup rendah.
d.
Serikat buruh kurang berperan secara
siginifikan karena kompensasi dalam proses mikro perusahaan berupa konsultasi
reguler.
3.
Model Populis
Ciri-ciri model populis adalah:
a.
Hard Policy atau kebijakan keras yang
memaksa pelaku ekonomi memperoleh sesuatu sesuai kebutuhannya dengan cara
membangun sekumpulan kecil yang terbagi dengan beberapa bagian untuk menangani
ledakan penduduk, pengangguran, dan kemiskinan.
b.
Menggunakan sistem monopoli atau
sentralisasi dalam pengambilan keputusan oleh sekelompok kecil dan menutup
hak-hak yang berbeda pendapat menyangkut arah dan sistem suatu negara.
c.
Pendekatan aparat yang bersifat represif
demi menjamin kontrol politik supaya sistem yang berlaku dapat bekerja secara
efektif.
4.
Model Neoliberalisme
Ciri-ciri dalam model neoberalisme adalah:
a.
Memberikan kepercayaan secara kepada
mekanisme pasar dan swasta dapat menciptakan dan mengembangkan pertumbuhan
ekonomi, teknologi, dan lapangan pekerjaan.
b.
Peran pemerintah dalam model ini cukup
terbatas kecuali peran sebagai pertahanan dam mengoreksi ketidaksempurnaan
pasar.
c.
Adanya pajak yang rendah dan sistem bunga
yang rendah bersifat intensif bagi swasta agar berperan secara maksimal.
d.
Memotong subsidi seperti jaminan
kesehatan yang rendah dan pengangguran dapat menciptakan kelas sosial yang
rendah.
2.4
Potensi Sumber Daya Laut Indonesia
Indonesia
memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan laut seluas 5,8 juta
kilometer persegi, namun potensi kelautan yang dimiliki Indonesia belum
terealisasi sepenuhnya. Hal ini dapat dberdasarkan data Badan Pusat
Statistik RI 2017 terlihat bahwa nilai PDB nasioal tahun 2016 yang
mencapai Rp. 9.433 triliun menurut harga konstan 2010 atau Rp. 12.406 Triliun
menurut harga berlaku. Berdasarkan release BPS tersebut terlihat kontribusi
subsektor perikanan terhadap PDB nasional relatif stabil untuk harga konstan,
yaitu 2,27 persen, sementara untuk harga berlaku sedikit ada peningkatan yaitu
dari 2,51 pada tahun 2015 menjadi 2,56 pada tahun 2016. Hal ini masih sangat
jauh bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki luas laut tak
seluas laut indoensia akan tetapi potensi yang dimiliki dimanfaatkan dengan
baik sehingga dari sumber daya laut sumbangan PDB yang diperoleh lebih dari
30%. Sedangkan di Indonesia sendiri masih kurang dari 30% meskipun setiap tahunnya
selalu ada peningkatan[9].
Potensi Pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan luatan di
Indonesia di klasifikan menjadi tiga kelompok, yaitu[10] :
1.
Sumber
Daya Pulih (Renewable Resource)
a.
Hutan
Mangrove
Ekosistem
pertama yang mendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan
adalah hutan mangrove. Fngsi lain dari mangrove ialah sebagai penyedia nutrient
bagi biota , penahan abrasi, angina topan, Tsunami, penyerap limbah, pencegah
instrusi air laut, dan beberapa fungsi lain.
b.
Terumbu
Karang
Terumbu karang
merupakan ekosistem yang mempunyai produktivitas organik yang tinggi jika
dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Terumbu karang ini berpotensi sebagai
penyedian nutrient bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijahan,
tempat bermain dan asuhan bagi berbagi biota, dan merupakan temapt tinggal berbagai
ikan seperti ikan karang, udang karang, alga karang, ikan teripang dan mutiara.
c.
Padang
Lamun
Lamun atau yang
sering di sebut dengan Seagrass adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya
menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah laut.Lamun biasanya hidup di
perairan dangkal agak berpasir atau
biasanya banyak di jumpai di ekosistem terumbu karang. Seperti halnay rumput di
daratan Lamun juga membentuk padang yang luas dan hebat di dasar laut yang
masih bisa terjangkau oleh cahaya matahari yang dapat membantu proses
pertumbuhan dari Lamun ini.
d.
Rumput
Laut
Rumput laut di
Indoesia dapat diamati dari potensi lahan budidaya rumput laut yang tersebar
hinga 27 provinsi ayng mencakup area seluas 26.700 ha dengan potensi produksi
sebesar 482.400 ton/tahun. Potensi rumput laut sendiri banyak digunakan untuk
bahan makanan dan juga bahan obat-obatan.
e.
Sumber
Daya Perikanan Laut
Sumber daya
perikanan di Indonesia terdiri dari sumber daya
perikanan pelagis besar (451.830 ton/tahun) dan pelagis kecil yang dapat
mencapai 2.432.000 ton/tahun, sumber daya perikanan demersal yang mencapai
3.163.630 ton/ tahun, udang mencapai 100.720 ton/tahun. Dengan demikian, secara
nasional potensi lestari sumber daya perikanan laut sebesar 6,7 Ton/tahun
dengan tingkat pemanfataan sebesar 48%.
f.
Bahan-bahan
Bioaktif
Bahan-bahan
bioaktif atau berbagai macam bahan kimia yang terkandung dalam tubuh biota
perairan laut merupakan potensi yang sangat besar bagi penyediaan bahan baku
industry farmasi, kosmetika, dan pangan.
2.
Sumber
Daya Tak Dapat Pulih (Non-renewable resources)
Sumber daya
yang tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi. Sumber daya
mineral terdiri dari mineral kelas A (Mineral Strategis : Minyak, Gas, dan Batu
Bara), Mineral kelas B (Mineral Vital : emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, cromite), dan
juga mineral kelas C (Mineral Industri ; Granit, kapur, tanah liat, kaolin dan
pasir)
3.
Jasa-jasa
lingkungan (Environmental services)
Yang dimaksud
dengan jasa-jasa lingkungan pada sumber daya laut adalah kawasan pesisir dan
lautan sebagai wahana atau tempat wisata, media transportasi, media pendidikan
dan penelitian, pertahanan keamanan , kawasan perlindungan, dan penunjang
kehidupan.
Dengan adanya potensi yang luar
biasa tersebut Indonesia sangat berpeluang untuk meningkatkan perekonomiannya
melalui sector kelautan, peluang besar lainnya bagi Indonesia ialah permintaan
dunia untuk ikan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
dunia, pangsa pasar internasional yang terus meningkat dengan adanya sistem
perdangan bebas, pengembangan produk potensial perikanan.
2.5
Perkembangan Ekonomi Kelautan dan Pariwisata di Indonesia
Indonesia mempunyai kekayaan akan sumber
daya kelautan dan perikanannya yang didukung dengan aspek-aspek ekonomi,
sosial, keamanan, dan ekologisnya. Berdasarkan letak wilayahnya yang berupa
kepulauan tersebut, Indonesia mempunyai peluang untuk membangun dan
mengembangkan perekonomiannya. Namun sampai saat ini kontribusi perkembangan
ekonomi kelautannya belum menemukan titik terang dalam mengoptimalkan sumber
daya kelautan yang ada[11].
Pada tahun 2009 nilai investasi pada
sektor perikanan masih belum ada. Hal ini telah membuktikan bahwa sektor
perikanan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Pihak pemerintah belum
meyakinkan para pemodal dalam negeri untuk menanamkan modal investasi pada
sektor perikanan. Nilai investasi yang rendah juga akan mempengaruhi usaha
dalam sektor perikanan. Penurunan ini dipengaruhi oleh buruknya iklim investasi
dan kinerja usaha sehingga menurunkan proses ekspor produk perikanan Indonesia.
Pada tahun 2010, kinerja ekonomi
kelautan dan perikanan belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan yang
ditunjukkan dengan 5 hal yaitu:
1.
Pertumbuhan impor ikan dan produk
perikanan lebih tinggi dari pada pertumbuhan nilai ekspor nasional. Hal ini
memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki dampak keterpurukan dari
produk ikan tersebut.
2.
Pada tahun 2010 telah terjadi pencurian
hasil laut secara besar-besaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan
terhadap kapal pengawas perikanan yang dialihkan untuk produksi budidaya
perikanan.
3.
Kementrian Kelautan dan Perikanan belum
mencarikan alternatif pakan ikan selain impor tepung ikan. Keberadaan pakan
ikan sangat penting karena hampir 60% biaya produksi budidaya ikan adalah
pakan.
4.
Investasi dalam negeri masih berada
dalam kategori yang rendah. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar potensi sumber
daya lautnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
5.
Keadaan dan tingkat kesejahteraan para
nelayan dan budidaya mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh naik
turunnya harga ikan yang berubah-ubah. Selain itu perubahan cuaca yang tidak
menentu, membuat para nelayan tidak berlayar untuk mencari ikan sehingga
pemasokan jumlah ikan terbatas.
Perkembangan Ekonomi kelautan dari
tahun per tahun di Indonesia terus mengalamai peningkatan, meskipun masih belum
sampai 30% dalam menyumbang terhadap PDB. Berdasarkan data BPS, peningkatan
hasil kelautan terus meningkat bahkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang
cukup signifikan dari 452.581 ton/ tahun
pada tahun 2013 menjadi 621.099,1 ton/tahun. Pada tahun 2014 Hasil kelautan
Indonesia mengalami penurunan yang di sebabkan oleh Ekspor sumber daya Mineral
laut yang dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu atau Ekspor mentah, hal
ini berpengaruh terhadap nilai pendapatan per tahun. Hasil kelautan terbanyak
di Indonesia adalah dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 193939.1
ton/ tahun dan Juga Sulawesi selatan yaitu
mencapai 23483.2 ton/ tahun[12].
|
Provinsi dan
Lainnya
|
|
||||||||||||
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|||
|
ACEH
|
910
|
1841
|
4042
|
4676
|
5629
|
5978
|
9975
|
15968
|
12747
|
9438
|
117171.2
|
||
|
SUMATERA UTARA
|
6686
|
3082
|
93
|
1214
|
1841
|
63004
|
84686
|
8019
|
8662
|
7305
|
7221
|
||
|
SUMATERA BARAT
|
469
|
335
|
5063
|
8650
|
27813
|
4047
|
13971
|
7509
|
3074
|
1414
|
1775.6
|
||
|
RIAU
|
236
|
163
|
118
|
90
|
261
|
440
|
475
|
327
|
495
|
-
|
-
|
||
|
JAMBI
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
459
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
SUMATERA SELATAN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
BENGKULU
|
29
|
20
|
-
|
200
|
530
|
766
|
1454
|
1254
|
2215
|
3929
|
3120
|
||
|
LAMPUNG
|
2977
|
3259
|
6599
|
3070
|
4507
|
4733
|
4831
|
1551
|
1193
|
2978
|
2816.6
|
||
|
KEP. BANGKA BELITUNG
|
4387
|
5780
|
5861
|
7771
|
7594
|
6608
|
8834
|
6887
|
8462
|
16970
|
1438.7
|
||
|
KEP. RIAU
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
DKI JAKARTA
|
27058
|
26553
|
24881
|
35348
|
39820
|
30362
|
31426
|
25938
|
21203
|
23846
|
26601.1
|
||
|
JAWA BARAT
|
23546
|
23150
|
48958
|
54092
|
54906
|
34935
|
51989
|
44566
|
40412
|
85996
|
78975.5
|
||
|
JAWA TENGAH
|
113614
|
152352
|
146284
|
163856
|
159307
|
158961
|
279641
|
145530
|
210495
|
178259
|
193939.1
|
||
|
DI YOGYAKARTA
|
596
|
623
|
629
|
1851
|
1171
|
1492
|
1020
|
1040
|
1465
|
1397
|
2769.6
|
||
|
JAWA TIMUR
|
48554
|
60058
|
41259
|
58799
|
92489
|
104634
|
81672
|
68027
|
40506
|
60953
|
93498.9
|
||
|
BANTEN
|
6753
|
7689
|
11197
|
7490
|
8071
|
6509
|
16668
|
7710
|
4624
|
4071
|
7525.5
|
||
|
BALI
|
11430
|
15828
|
8108
|
20206
|
18821
|
34706
|
29694
|
1095
|
2799
|
4506
|
11058.3
|
||
|
NUSA TENGGARA BARAT
|
3647
|
4300
|
4610
|
5019
|
6633
|
7678
|
10131
|
6028
|
5302
|
5637
|
5689
|
||
|
NUSA TENGGARA TIMUR
|
1365
|
1460
|
2072
|
4053
|
4053
|
4280
|
6336
|
4307
|
5739
|
3827
|
0
|
||
|
KALIMANTAN BARAT
|
5694
|
6320
|
6636
|
10230
|
10869
|
9931
|
9200
|
7445
|
1836
|
1020
|
4125.8
|
||
|
KALIMANTAN TENGAH
|
315
|
405
|
-
|
-
|
48
|
-
|
509
|
-
|
-
|
-
|
4282.8
|
||
|
KALIMANTAN SELATAN
|
8748
|
8510
|
6579
|
14850
|
15528
|
17931
|
18928
|
13594
|
8880
|
-
|
-
|
||
|
KALIMANTAN TIMUR
|
7399
|
8251
|
6464
|
11141
|
10060
|
8465
|
13727
|
9753
|
8756
|
6216
|
4612.5
|
||
|
KALIMANTAN UTARA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
SULAWESI UTARA
|
89
|
149
|
2073
|
1983
|
2123
|
2384
|
2359
|
10379
|
3270
|
814
|
11848.2
|
||
|
SULAWESI TENGAH
|
858
|
1053
|
469
|
842
|
11252
|
1176
|
2871
|
2389
|
2152
|
2314
|
3341.3
|
||
|
SULAWESI SELATAN
|
26929
|
26803
|
23209
|
29779
|
33166
|
35612
|
26567
|
14611
|
8549
|
14568
|
23483.2
|
||
|
SULAWESI TENGGARA
|
2199
|
2363
|
2760
|
6837
|
3764
|
2428
|
4701
|
4849
|
5088
|
5172
|
4030.9
|
||
|
GORONTALO
|
1114
|
1604
|
3828
|
9413
|
5082
|
4186
|
3821
|
4584
|
3567
|
5348
|
4466.7
|
||
|
SULAWESI BARAT
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
MALUKU
|
-
|
3097
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
264
|
-
|
-
|
||
|
MALUKU UTARA
|
-
|
-
|
4312
|
4569
|
3837
|
4879
|
9176
|
7935
|
3272
|
6470
|
7173.2
|
||
|
PAPUA BARAT
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5166
|
2601
|
5346
|
-
|
-
|
||
|
PAPUA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
134
|
134.4
|
||
|
LAINNYA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
INDONESIA
|
305602
|
365048
|
366104
|
466029
|
529173
|
556123
|
730286
|
423896
|
420431
|
452581
|
621099.1
|
||
Sedangkan Perkembangan Pariwisata di Indonesia berdasarkan data BPS
yang pertumbuhannya di ukur berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan manca
negara, tingkat hunian kamar Hotel , jumlah pengguna angkutan kereta api,
angkutan laut dan udara adalah sebagai berikut[13] :
1.
Jumlah wisman
mencapai 5,17 juta orang atau naik 1,31 persen dibanding jumlah wisman pada
periode yang sama tahun 2008 sebanyak 5,10 juta orang.
2.
Tingkat
Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 14 provinsi pada Oktober 2009
mencapai rata-rata 49,95 persen, atau naik 4,41 poin dibanding TPK September
2009 sebesar 45,54 persen. TPK hotel berbintang di Bali pada Oktober 2009 naik
1,24 poin bila dibanding September 2009, yaitu dari 63,02 persen menjadi 64,26
persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang
di 14 provinsi selama Oktober 2009 adalah 2,13 hari turun 0,02 poin dibanding
keadaan September 2009.
3.
Jumlah
penumpang kereta api pada bulan Oktober 2009 mencapai 17,8 juta orang, yang
berarti naik 2,72 persen dibanding bulan September 2009. Demikian juga jumlah
barang yang diangkut kereta api naik 7,00 persen menjadi 1,5 juta ton. Selama
Januari-Oktober 2009, jumlah penumpang mencapai 172,7 juta orang atau naik 6,07
persen, sebaliknya jumlah barang mencapai 15,8 juta ton atau turun 3,48 persen
dibanding periode yang sama tahun 2008.
4.
Jumlah
penumpang angkutan laut dalam negeri yang diberangkatkan pada bulan Oktober
2009 tercatat 665,4 ribu orang atau naik 2,59 persen dibanding bulan September
2009, sebaliknya jumlah barang yang diangkut turun 4,64 persen menjadi 10,2
juta ton. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008, selama
Januari-Oktober 2009 jumlah penumpang mencapai 5,0 juta orang atau turun 2,24
persen dan jumlah barang yang diangkut 126,8 juta ton atau turun 6,56 persen.
5.
Jumlah
penumpang angkutan udara domestik pada bulan Oktober 2009 mencapai 3,4 juta
orang atau naik 21,04 persen dibanding bulan September 2009. Demikian juga
jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) naik 10,86 persen menjadi
754,3 ribu orang. Selama Januari-Oktober 2009 jumlah penumpang domestik
mencapai 29,0 juta orang atau naik 9,60 persen, dan jumlah penumpang
internasional mencapai 6,5 juta orang atau naik 8,26 persen dibanding periode
yang sama tahun 2008.
2.6
Kebijakan dan Strategi pembangunan Wilayah Lautan
Pembangunan wilayah pesisir dan lautan adalah pembangunan seluruh
wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam yang terkandung di
dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. dengan adanya strategy
dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan maka diharapkan pembangunan yang
dilakukan akan semakin baik sehingga menunjukan bahwa negara kita mampu secara
mandiri mengelola sumber daya alam dengan baik sesuai dengan tujuan nasional[14]
Adanya strategi
pembangunan ini bertujuan untuk :
1.
Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
2.
Mengembangkan
program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara
optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
3.
Meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam melestarikan lingkungan kelautan
4.
Meningkatkan
pendidikan, pelatihan, dan riset di wilayah perairan dan pesisir lautan.
Pada tahun 1993 di dalam GBHN telah
di tegaskan bahwa pembangunan kelautan dalam pembangunan jangka panjang pada 25
tahun kedua atau PJP II yang mulai direalisasikan dengan Repelita IV dan
Program Pembangunan Nasional yang di arahkan pada Pendayagunaan sumber daya
kelautan dan pemanfaatan wilayah laut yang menyeimbangkan dengan kelesatarian
lingkungan, yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat dan memperluas
kesempatan kerja.
Tujuan dari adanya PJP II ini adalah terwujudnya kedaulatan atas
wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Nasional dalam wawasan nusantara serta
terciptanya industry kelautan yang kukuh
dan maju yang didorong oleh kemitraan usaha yang erat antara badan usaha
koperasi, negara dan swasta serta pendayagunaan sumber daya laut yang di dukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu sasaran pembangunan
kelautan melalui pelita VI adalah :
1.
Produksi
perikanan dan penangkapan dan budi daya perikanan laut adalah 3,4 juta ton
pertahun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 5,2 % per tahun, dengan pemanfaatan
potensi lestari sumber daya perikanan sebesar 45%
2.
Sector
pariwisata diperkirakan dapat menghasilkan devisa negara sebesar US$8,9 Milyard
dengan kunjungan wisatawan asing sebanyak 6,5 juta orang pertahun atau
pertumbuhan rata-rata 12,9 per tahun.
3.
Peningkatan
kemampuan dalam produksi industri galangan kapal, khususnya di kawasan Timur
Indonesia sampai 10.000 kapal.
4.
Peningkatan
industry bangunan lepas pantai, rancang bangun dan perekayaan, serta
perkembangan industry penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan
untuk kebutuhan Ekspor.
5.
Penyelesaian
peta batas wilayah perairan Indonesia di Zona ekonomi Ekskliusif dan peta
landas kontingen.
6.
Peningkatan
ketersediaan Informasi kelautan yang diintergrasikan dalam suatu jaringan
sistem informasi geografis nasional.
Berdasarkan arah dan kebijakan dari pembangunan wilayah pesisir dan
lautan yang telah ditegaskan dalam GBHN, Maka ditetapkan pokok-pokok kebijakan
pembangunan wilayah pesisir dan kelautan yang tertera di dalam Repelita VI,
sebagai berikut :
a.
Menegakkan
Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional
Didalam
menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional untuk pendayagunaan dan pemerataan
fungsi wilayah luat nasional, ditetapkan pula kebijakan :
1)
Menerapkan
Konvensi Hukum laut perserikatan bangsa-bangsa 1982 (United Nations Convention
on the Law of the sea, atau UNCLOS 1982) dengan menetapkan batas wilayah
perairan Indonesia dan ZEE serta melanjutkan upaya penetapan batas wilayah
perairan Indonesia untuk di serahkan hasilnya kepada perserikatan bangsa-bangsa
sesuai degan ketentuan konvensi hukum laut.
2)
Merumuskan
dan menetapkanAlur laut kepulauan Indonesia untuk kepentingan pelayaran
internasional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yuridiksi
nasional Indonesia melalui pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI
3)
Mengembalikan
potensi nasional yang menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang
maritime untuk menjamin keselamatan dan pembangunan laut.
4)
Melindungi
benda bersejarah yang berada di bawah laut dengan mengupayakan membuatkan peta
lokasi dan peraturan untuk benda bersejarah itu.
b.
Meningkatkan
Pendayagunaan Potensi laut dan dasar laut
Dalam
meningkatkan potensi laut dan dasar laut, di tetapkan kebijakan:
1)
Mengembangkan
industri pengolahan ikan untuk menampung hasil tangkapan dan budi daya ikan
yang sesuai dengan kebijakan industry tentang penetapan zona industry dan
aglomerasi.
2)
Memanfaatkan
mengembangkan teknologi penangkapan dan budi daya ikan, udang, rumput laut,
mutiara serta teknologi pengelolaan yang efektif dan ramah lingkungan.
3)
Meningkatkan
jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut.
4)
Mengumpulkan
dan mengelola informasi mengenai cekungan minyak dengan memperhatikan
batas-batas eksploitasi.
c.
Meningkatkan
Harkat dan Taraf Hidup Nelayan
Kebijakan yang dapat
di tempuh dalam upaya meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan, adalah :
1)
Mendorong
nelayan kecil meningkatkan hasil tangkapan dengan menyediakan wilayah
penangkapan yang bebas dari persaingan dengan kapal penangkap ikan berteknologi
canggih.
2)
Membina
industry kecil pengeloaan hasil laut
3)
Memantabkan
organisasi dan pemerintahan desa pantai,
4)
Mengembangkan
sentra produksi perikanan, dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran
serta masyarakat desa pantai.
d.
Mengembangkan
Potensi Industri Kelautan
Kebijakan yang
dapat di tempuh untuk mengembangkan potensi industri kelautan, adalah :
1)
Mengembangkan
industry kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antara
industri kelautan dengan sector industri pembangunan.
2)
Mendorong
iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri.
3)
Meningkatkan
kapasitas daya tamping pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta
peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan.
4)
Mengembangkan
sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan
pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional.
5)
Mengembangkan
jalur lalulintas antar samudera seperti jalur singapura-Biak, laut Cina
selatan-Australia dan mengupayakan akses jalur pelayaran antar pulau.
e.
Mengembangkan
Data dan Informasi Kelautan
Kebijakan yang
dapat di tempuh untuk mengembangkan data dan informasi kelautan, adalah :
1)
Meningkatkan
koordinasi antar sector, antar lembaga maupun antar disiplin ilmu yang di
dukung oleh ketersediaan perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfataan data
dan Informasi.
2)
Mengembangkan
sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut.
f.
Mempertahankan
daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
Kebijakan yang
dapat di tempuh untuk mempertahakan daya dukung dan kelestarian fungsi
lingkungan laut :
1)
Menanamkan
budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin, pada anak-anak melalui
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat melalui kegiatan yang mendukung
penyebarluasan informasi produk kelautan.
2)
Meningkatkan
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan laut dan pesisir melalui pemahaman
fungsi ekosistem pantai dan keragaman hayati seperti terumbu karang, hutan
mangrove, dan nipah.
3)
Meningkatkan
kesadaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolajan hasil-hasil sumber-sumber
daya laut agar bangsa Indonesia dapat hidup dari laut, dan menyadari hak dan
kewajiban penggunaan kekayaan di wilayah laut nasional.
4)
Mengembangkan
daerah yang memiliki potensi wisata bahari melalui pengembangan saran dan
prsarana.
5)
Melakukan
pengkajian dan pengembangan alternatif cara pemanfataan potensi laut yang ramah
lingkungan.
Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia
Strategi dalam mengembangkan
pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan
beberapa hal sebagai berikut:
1.
Menetapkan beberapa peraturan yang befungsi untuk
peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata dan
bukan berpihak pada pihak-pihak tertentu.
2.
Melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata.
3.
Melakukan promosi yang beranekaragam
4.
Mencanangkan kampanye dan program Visit Indonesia Year.
5.
Menentukan daerah-daerah potensial yang di nilai akan
menjadi tujuan wisata
6.
Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan pihak pemerintah
daerah dalam upaya pengembangan potensi wisata yang ada di Indonesia.
7.
Melakukan pemerataan arus wisatawan bagi seluruh daerah di
Indonesia
8.
Menyadarkan Masyarakat sekitar derah mengenai peran, fungsi
dan manafaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang yang
tercipta untuk meningkatkan perekonomian yang ada.
9.
Mempersiapkan dengan baik sarana dan prasarana penunjang
kelancara pariwisata.
2.7
Masalah dan Tantangan Ekonomi kelautan
Permasalah yang muncul dalam Pengelolaan Kelautan
Dalam upaya pembangunan ekonomi kelautan sudah pasti terdapat
sebuah permasalah dan tantangan yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun
oleh pelaku ekonomi, permasalah tersebut antara lain[15] ;
a.
Keterbatasan
SDM yang handal, terutama di dalam kelompok nelayan. Keterbatasan tersebut
dikarenakan minimnya fasilitas-fasilitas pelatihan dan pendidikan di bidang
tersebut serta minimnya informasi dan modal.
b.
Rendahnya
tingkat penguasaan terhadap teknologi dan pengetahuan perikanan. Penguasaan ini
bukan hanya dalam proses penangkapan dan juga pengawetan ikan akan tetapi juga
berinovasi dalam mengelola sumebr daya perikanan.
c.
Masih
kurangnya sarana berupa kapal penangkap ikan berteknologi canggih
d.
Minimnya
infrastruktur di daerah penangkapan ikan
e.
Masih
kurangnya alat dalam pengolahan ikan
f.
Masih
tingginya tingkat ketergantungan impor untuk bahan baku kemasan dan lain sebagainya
g.
Investasi
asing dan domestic belum banyak dilakukan di bidang perikanan.
h.
Adanya
pencurian yang menjadi hambatan bagi dan gangguan bagi nelayan
i.
Mutu
tangkapan yang masih rendah
j.
Pemasaran
produk perikanan baik di dalam dan di luar negeri masih kurang baik
k.
Masih
lemahnya penguasaan informasi perihal pesaing, segmen pasar, serta selera
konsumen.
Ekonomi kelautan belum mendapatkan
kebijakan dalam pembangunan nasional di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal
antara lain:[16]
1.
Menggunakan
pemikiran yang dicetuskan oleh Gus Dur bahwa mindset pembangunan ekonomi
Indonesia lebih dominan cara berpikir secara continental daripada kelautan maupun
maritim. Hegemoni berpikir continental telah mengingkari fakta empiris dan
alamiah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 75% wilayahnya adalah
berupa lautan.
2.
Beberapa
kalangan telah berpendapat bahwa menempatkan ekonomi kelautan sebagai basis
pembangunan ekonomi nasional yang berimplikasi secara luas karena akan mengubah
berbagai nomenklatur, kebijakan politik anggaran, dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
3.
Kalangan
intelektual dalam bidang ekonomi di Indonesia, parlamenter dan birokrasinya
kurang memperhatikan berbagai persoalan tentang kelautan dan perikanan sehingga
mempunyai pemikiran untuk mengikuti aliran pemikiran ekonomi dengan arus
utamanya berupa ideology non-liberalisme dan membangun gagasan-gagasan baru
yang bersifat kontruktif.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Ekonomi
kelautan atau ocean economic adalah suatu aktivitas ekonomi yang
bergantung atau tidak lepas pada laut dan segala produk-produknya. Ruang
lingkup ekonomi kelautan meliputi, Kontruksi, Sumber daya hayati, Mineral,
Pembuatan kapal dan boat, Pariwisata dan Rekreasi,
Transpotasi laut.
Model dalam pembangunan dunia dengan
pembangunan sistem demoktrasi yaitu:
1.
Model Negara Kesejahteraan
2.
Model Negara Kemakmuran
3.
Model Populis
4.
Model Neoliberalisme
Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan laut
seluas 5,8 juta kilometer persegi, sehingga pada dasarnya Indonesia sangat
berpotensi menghasilkan Produk kelautan yang banyak untuk menyumbang PDB. Akan
tetapi pada kenyataannya sumbangan PDB yang diberikan dari hasil kelautan masih
belum mencapai 30% masih jauh apabila dibandingkan dengan negara tetangga
seperti jepang dan korea yang rata-rata sudah menyumbang lebih dari 40%. Akan
tetapi pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pengeloaan sumber daya
laut Indonesia sehingga pada setiap tahunnya penjualan dari hasil sumber daya
laut terus mengalami peningkatan.
Sama halnya dengan perkembangan pariwisata, beberapa daerah di
Indonesia memiliki potensi wisata yang besar yang dapat menarik minat wisatawan
manca negara dan juga beberapa pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia,
meskipun pemberdayaan pariwisata belum dilakukan secara masksimal oleh
pemerintah Indonesia akan tetapi pada setiap tahunnya pariwisata Indonesia
mengalami perkembangan yang dapat di ukur berdasarkan tingkat hunian kamar
hotel, tingkat penggunaan transportasi darat, transportasi laut, jalur kereta
dan juga transportasi udara.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Apridar,
Muhammad Karim, dan Suhana. 2001. Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Yogyakarta:
Graha Ilmu
2.
Dahuri,
Rokhimin. Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M. J Sitepu. 2004. Pengelola Sumber Daya Wilayah Pesisir
dan Lautan Terpadu. Jakarta: PT. Pardnya Paramita.
3.
Sari, Elsi
Kartika dan
Advendi Simanunsong. 2007. Hukum dalam
Ekonomi, Jakarta: Grasindo.
4.
Supriharyono. 2006. Konservasi Ekosistem
Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
5.
St.
Aisyah dan Sitti Khadijah Yahya Hiola. 2017. Ekonomi Mikro. Makasar: CV
Inti Mediatama.
6.
Tambunan,
Tulus TH. Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia .(Beberapa Isu
Penting).2003.Pejaten Barat: Ghalia Indonesia.
7.
Data
Badan Pusat Statistik.
[1] Rokhimin
Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M. J Sitepu, Pengelola Sumber Daya
Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu, (Jakarta: PT. Pardnya Paramita, 2004), hlm.
1-2
[2]
St. Aisyah dan Sitti Khadijah Yahya Hiola, Ekonomi Mikro, (Makasar: CV Inti
Mediatama, 2017), hlm. 1
[3] Apridar,
Muhammad Karim, dan Suhana, Ekonomi Kelautan dan Pesisir, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2011), hlm. 6
[4] Ibid., hlm. 7
[5]
Rokhmin Dahuri.dkk, Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu,
(Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2004), hlm.13
[6]
Ibid, hlm.15
[7]
Ibid, hlm.20
[8] Ibid., hlm. 12-13
[9]
BPS Data,
[10]
Ibid,hlm.82
[11] Tulus
TH Tambunan,Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia (Beberapa Isu Penting),
(Pejaten Barat:Ghalia Indonesia,2003),hlm.217
[12]
Data BPS
[13]
Data BPS
[14]
Ibid,hlm.126
[15]
Tulus TH Tambunan,Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia (Beberapa Isu
Penting), (Pejaten Barat:Ghalia Indonesia,2003),hlm.227
[16] Ibid., hlm. 9
Komentar
Posting Komentar